Petuah Jokowi Demi Jaga Stabilitas Politik

 

Kurang dari dua tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Jokowi terus menyampaikan beragam pesan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi tahun politik. Saat membuka acara Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Pontianak. 

Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari gesekan. "Saya titip, saya titip saya titip, kita semuanya menjaga stabilitas politik. Setuju? Jangan sampai ada yang gesekan.

Hindari, jangan sampai ada yang benturan. Hindari, jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati-hati sekali lagi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, komitmen menjaga stabilitas politik dibutuhkan karena Indonesia adalah negara yang beragam dengan terdiri dari 714 suku bangsa. "Jangan sampai ada gesekan di tahun politik. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa pemimpin di masa depan harus menyadari arti penting keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Jokowi, para pemimpin harus menyadari itu karena keberagaman bangsa Indonesia adalah sebuah kekayaan.

"Yang paling penting pemimpin Indonesia sekarang, ke depan dan ke depannya lagi, siapapun harus menyadari bahwa Indonesia ini beragam, harus sadar mengenai keberagaman Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam," katanya. Tak hanya para pemimpin, Jokowi mengatakan bahwa masyarakat juga harus memahami keberagaman yang dimiliki Indonesia agar menjadikannya sebagai kekuatan, bukan kelemahan.

"Perbedaan itu bukan memecah belah. Perbedaan itu adalah kekuatan, perbedaan itu bukan melemahkan, tetapi menguatkan. Jadi jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda sub suku, menjadi kelihatan pecah belah," ujar Jokowi.

"Justru karena kita berbeda-beda itulah menjadi sebuah kekuatan besar," kata Jokowi menambahkan.

Jokowi bukan kali ini saja memberikan petuah-petuahnya mengenai apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tahun politik. Saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 21 November lalu, Jokowi juga berpesan kepada para tokoh yang maju sebagai calon presiden (capres) untuk menjaga situasi politik tetap tenang.

"Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem kalau bisa. Kalau enggak bisa, paling banter ya anget (hangat) tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal. Hati-hati situasi dunia sedang tidak normal," kata Jokowi.

Ketika itu, ia mengingatkan bahwa sudah ada 14 negara yang saat ini meminta bantuan anggaran dari Dana Moneter Internasional (IMF). Jumlah tersebut bertambah hampir tiga kali lipat dibandingkan situasi krisis moneter pada 1997-1998, di mana hanya ada lima negara yang meminta bantuan IMF.

"Itu hanya lima negara itu sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi. Diperkirakan sampai angka 66," ujar Jokowi. Sementara, Jokowi mengingatkan, tidak mungkin semua negara mendapatkan bantuan karena ada keterbatasan dari IMF maupun Bank Dunia. Agar situasi politik tak memanas, Jokowi menyarankan agar para elite politik meninggalkan politik identitas dalam berkampanye. Menurutnya, para calon presiden dan calon wakil presiden semestinya saling memperdebatkan ide dan gagasan untuk bangsa Indonesia, bukan menonjolkan politik identitas. 

"Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi, jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan. Sangat berbahaya baagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," kata Jokowi.

 

Read More

Jokowi Berikan Insentif Guna Tingakatkan Penggunaan Prodak Dalam Negeri

 

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.

“Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” kata Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 dipantau di Jakarta.

Inpres Nomor 2/2022 terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa negara

Pemberian insentif, kata Jokowi, menjadi salah satu dari empat langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Langkah lainnya, lanjut Jokowi, adalah perlu peningkatan produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, ujarnya, perlu ada percepatan proses digitalisasi untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk UMK dan koperasi. Dalam langkah tersebut, turut juga termasuk penggunaan kartu kredit pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

Langkah lainnya adalah peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu mensubstitusi produk impor.

Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil.

“Sehingga perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Jokowi.

Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Porsi 44,9 persen itu, kata Jokowi, sebuah pencapaian yang cukup baik karena sudah melewati target yang dicanangkan sebesar 40 persen.

“Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi,” kata Jokowi.

 

Read More

Jokowi Segera Eksekusi Proyek Senilai US$ 238 M

 

Jokowi meminta jajarannya untuk segera mengeksekusi semua program dan inisiatif yang telah disepakati pada pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. Terdapat 226  proyek yang bersifat multilateral dengan nilai sebesar 238 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai 71,4 miliar Dolar AS.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jakarta.

“Ini yang paling penting agar segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan, karena ada 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai 238 miliar Dolar AS dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai 71,4 miliar Dolar AS. Ini harus dipastikan bahwa semua proyek program dan inisiatif ini segera dapat dieksekusi dengan cepat,” ujar Jokowi

Selain itu, Jokowi juga mendorong jajarannya untuk mempercepat realisasi komitmen investasi yang diperoleh dari negara-negara G20.

“Saya melihat saat di Bali, di B20 itu energi positifnya kelihatan sekali, panas. Oleh sebab itu, jangan sampai komitmen investasi yang sudah ada ini tidak bisa terealisasi di lapangan,” ujarnya.

Sejumlah komitmen investasi tersebut, antara lain, pendanaan infrastruktur melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dan pendanaan pengembangan kendaraan listrik melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin oleh AS. Selain itu, terdapat juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk MRT Jakarta serta kerja sama dengan Turki untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra dan investasi lainnya.

“Saya melihat ini banyak sekali. Oleh sebab itu, perlu segera ada task force khusus, misalnya yang Amerika [Serikat] siapa, yang UAE [Persatuan Emirat Arab/PEA] siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya, yang Cina siapa, sehingga semuanya bisa secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita di Bali,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kegembiraannya atas keberhasilan Indonesia mengemban amanat presidensi G20 yang telah berhasil mengesahkan kesepakatan para pemimpin G20 yang tertuang di dalam G20 Bali Leaders’ Declaration.

“Mungkin ini bukan evaluasi ya, lebih pada syukuran. Karena saya melihat dari yang pertama, terkait penyelenggaraan saya enggak usah bicara, saya kira orang lain yang sudah banyak menyampaikan. Kemudian yang kedua, terkait substansi, ini juga sangat penting dan itu juga kita peroleh Deklarasi Bali,” tandasnya. 

 

Read More

Jokowi Pimpin Rapat Bahas RUU KUHP

 

Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai progres Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disepakati oleh DPR dan Kabinet pada rapat paripurna tingkat I. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat di Jakarta.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah masalah dalam RKUHP telah disepakati.

“Ada materi-materi yang diperdebatkan baik di kalangan masyarakat maupun antarpartai juga, tapi sejumlah masalah sudah disepakati dan juga sudah dikoordinasikan untuk mencari temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara,” ujar Tito.

Sementara ituWamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyampaikan, DPR memberikan sejumlah masukan terkait RKUHP yang tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM). Menurut Eddy, beberapa poin dalam DIM telah melalui proses diskusi antara pemerintah dan DPR, serta telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama untuk dimasukkan dalam RKUHP.

“Teman-teman ICJR [Institute for Criminal Justice Reform] yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami tim pemerintah, maupun dengan fraksi-fraksi di DPR, sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHP dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama,” ujar Eddy.

Sejumlah poin yang telah dibahas dan mengalami perubahan yaitu mulai dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, pidana mati, hingga pencemaran nama baik. Terkait pidana mati, Eddy mengatakan bahwa dalam RKUHP yang baru pidana mati dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan.

“Artinya, hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun,” lanjutnya.

Kemudian, Jokowi juga menambahkan pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dengan sejumlah pembatasan. Penghinaan terhadap pemerintah dalam pasal tersebut terbatas pada lembaga kepresidenan, sedangkan penghinaan terhadap lembaga negara hanya terbatas pada lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD, serta lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

“Baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerahan harkat dan martabat Kepala Negara, maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik,” kata Eddy.

Dalam RKUHP tersebut, pemerintah juga menghapus pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Eddy berharap dengan memasukkan ketentuan UU ITE dalam RKUHP disparitas putusan dapat diminimalisasi.

“Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap maka ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian, dengan sendiri mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam undang-undang ITE,” pungkas Eddy.

 

Read More

KAHMI Apresiasi Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

 

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengapresiasi Kepemimpinan Joko Widodo dan Wakil KH Ma'ruf Amin yang telah memasuki empat tahun.

Koordinator Presidium KAHMI terpilih Ahmad Doli Kurnia di Palu, Minggu menyampaikan bahwa apresiasi tersebut atas pondasi yang sudah diletakkan dengan kokoh sekaligus sejumlah prestasi yang diraih.

"Kami mengapresiasi tokoh negara baik Kepala negara dan Wakil kepala negara karena telah meletakkan pondasi kuat ke bangsa sehingga mencapai prestasi yang luar biasa seperti menempatkan Indonesia dalam posisi penting dan strategis di mata dunia," kata Doli Kurnia.

Dia menyebutkan salah satu keberhasilan tersebut adalah upaya Negara dalam melakukan penanganan COVID-19 serta pascamasa pandemi.

"Karena upaya-upaya yang tepat itu sehingga bisa mengatasi situasi ekonomi sampai saat ini masih dalam kondisi yang stabil," ucapnya.

Tapi, Doli Kurnia berujar agar prestasi itu tidak harus membuat Indonesia merasa cukup dan puas karena justru kondisi saat ini akan menjadi tugas pemerintah semakin besar seiring dengan perkembangan yang berlangsung.

Oleh karena itu, KAHMI menilai agar Indonesia tidak perlu ragu-ragu untuk menjadi lokomotif pembangunan peradaban baru di masa yang akan datang.

"Maka dari itu harus yakin dengan apa yang Indonesia miliki bahwa bangsa ini membawa kebaikan dan kebahagiaan buat kemaslahatan secara global," imbuhnya.

Lebih lagi, Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebab telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional KAHMI XI.

 

Read More

Indonesia Harus Jadi Negara Berani dan Tegas dalam Ambil Keputusan, Ujar Jokowi

 

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi barang mentah khususnya hilirisasi nikel akan tetap dilanjutkan. Hal ini meskipun Indonesia mengalami kekalahan gugatan oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia diketahui kalah gugatan di WTO karena persoalan kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri pada awal tahun 2020. Meski kalah gugatan nikel di WTO itu, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan.

"Kita dibawa ke WTO, baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Yang paling penting, kata Jokowi, Indonesia harus menjadi negara berani dalam mengambil keputusan dan tidak takut atas tekanan dari negara lain. Dengan berani ambil keputusan, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Seperti yang diketahui, Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

 

Read More

Dana Desa Era Jokowi Gerakan Berbagai Potensi Desa Secara Nyata

 

Program dana desa yang digagas di era Jokowi dinilai mampu mengatasi berbagai macam permasalahan masyarakat. Mulai dari permasalahan ekonomi, sosial, hingga kesehatan masyarakat. Anggota DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan hadirnya program dana desa memang mampu menjadi solusi bagi persoalan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Menurutnya, hadirnya dana desa merupakan bentuk keberpihakan Jokowi pada rakyatnya.

Selain itu, program dana desa juga mendorong kemajuan-kemajuan khususnya di sektor pembangunan. Berbagai infrastruktur hadir, mulai dari jalan desa, irigasi, jembatan dan lain sebagainya.  "Anggaran dana desa di era Pak Jokowi diberikan langsung kepada pihak desa untuk bisa menggerakan berbagai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun juga tentu mengatasi permasalahan-permasalahan di tingkat desa," kata Melkiades dalam keterangan yang diterima.

Lebih lanjut, Melkiades melihat bahwa Jokowi sangat serius dalam menjalankan program dana desa. Terbukti dengan besarnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk merealisasikan program tersebut.  "Tentu kita mengapresiasi komitmen politik Pak Jokowi yang telah memberikan dana yang luar biasa besarnya bagi desa-desa di Indonesia," ujarnya.

Jokowi menggagas dana desa sejak periode awal kepemimpinannya. Tercatat hingga tahun 2022, program tersebut tetap konsisten dan telah menyokong dana kepada desa-desa sebesar Rp 468 triliun.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa. Jokowi pun meminta Pemdes untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jangan dipikir ini uang kecil, ini uang gede sekali, besar sekali, dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola, me-manage duit yang sangat besar sekali ini," ucap Jokowi

 

Read More

Sikap Pemberani Jokowi Tetap Lanjutkan Program Hilirisasi Pantang Menyerah

 

Jokowi melayangkan kata-kata tegas atas kekalahan Indonesia oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia diketahui kalah gugatan di WTO karena persoalan kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri.

Meski kalah gugatan nikel di WTO itu, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan.

"Kita dibawa ke WTO, baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Yang paling penting, kata Jokowi, Indonesia harus menjadi negara berani dalam mengambil keputusan dan tidak takut atas tekanan dari negara lain. Dengan berani ambil keputusan, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

Seperti yang diketahui, Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan, keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Maka, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body. "Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Indonesia melakukan banding," ungkap Arifin.

Adapun final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

 

Read More

Jokowi Syaratkan Bagi Investor Asing IKN Buka Kantor Cabang di Indonesia

 

Joko Widodo meminta setiap calon investor dari luar negeri yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), harus memiliki kantor cabang di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dilansir dari siaran pers IKN.

"Sesuai arahan Bapak Joko Widodo, setiap calon investor dari luar negeri dipersyaratkan untuk memiliki kantor cabang dan pusat fabrikasi di Indonesia," ujar Basuki.

"Sebagai contoh, Indonesia sudah punya lahan yang disiapkan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, investor tinggal bawa teknologi dan buka pabrik," jelasnya.

Basuki pun menegaskan, Indonesia menjamin kemudahan perizinan untuk membuka izin usaha konstruksi di Indonesia. Semua perizinan akan dimonitor langsung oleh Jokowi.

"Seluruh perizinan akan dibantu oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dimonitor langsung oleh Presiden," ungkapnya.

Adapun Basuki telah melakukan pertemuan bilateral dengan Wamen Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Nina Vaskunlahti dan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Pekka Kaihilahti di Jakarta.

Basuki mengungkapkan, pertemuan antar kedua negara tersebut berfokus pada pembangunan IKN dalam bidang pengelolaan air limbah (waste water management) dan kota pintar (smart city).

"Setelah pertemuan ini akan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menentukan skema kerja sama yang disepakati dan kemudian secara teknis akan ditangani oleh Dirjen sesuai bidangnya masing-masing," jelas Basuki.

Dia pun mengungkapkan, Kementerian PUPR terbuka untuk menjalin kerja sama pembangunan IKN dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Sementara itu dalam keterangannya, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina Vaskunlahti mengatakan, sangat tertarik untuk melihat tindak lanjut dari pertemuan hari ini. "Kami datang bersama dengan sejumlah perusahaan di Finlandia yang bergerak dalam bidang konstruksi dan inovasi teknologi untuk keberlanjutan lingkungan," kata Nina.

 

Read More

Yah Tim Kesayangan Jokowi kalah di Pildun 2022

 

Kemeriahan piala dunia Qatar 2022 tentu menarik perhatian berbagai pihak tanpa terkecuali. Bahkan Jokowi ternyata memiliki tim sepakbola yang didukungnya pada piala dunia Qatar kali ini.

Jokowi diketahui mendukung tim sepak bola negara Argentina, sayangnya tim tersebut kemarin kalah sama Saudi Arabia. Kalah pada putaran pertama fase penyelisihan group.

"Iya, jagoannya sudah kalah, ya repot ini," ujar Jokowi di Istana Bogor

"Kalahnya sama Saudi," ujar Jokowi

Tim yang dikalahkan Saudi tersebut adalah Argentina dalam pertandingan pada pertandingan Grup C di Stadion Lusail, Qatar, Selasa (22/11/2022).

Tentu kekalahan tim Argentina membuat siapa pun pasti terkejut. Saudi secara mengejutkan mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 dalam pertandingan itu.

Argentina dengan bintangnya Lionel Messi memang banyak diprediksi jadi salah satu penantang juara pada Piala Dunia kali ini. Tim itu sempat diprediksi bakal menang mudah pada pertandingan perdana kemarin. 

Sempat memimpin melalui tendangan penalti pada babak pertama, Argentina keteteran pada babak kedua. Keteguhan pasukan Saudi kemudian menghasilkan dua gol pada babak kedua.

Raja Saudi Salman bin Abdulaziz yang punya hubungan baik dengan Jokowi kemudian mengumumkan hari libur keesokan harinya untuk memberikan kesempatan bagi rakyat Saudi merayakan kemenangan tersebut.

 

Read More

Pesan Jokowi Pada Peringatan Hari Guru

Kepala Negara Joko Widodo mengungkap pentingnya peran guru dalam mempersiapkan generasi penerus. Menurut Jokowi, peran guru melalui pendidikan akan mampu menciptakan anak-anak bangsa yang kompetitif.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam unggahan di akun Twitter-nya terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2022.

“Kian ke depan, tantangan kian berat. Hanya dengan pendidikan yang baik, anak-anak kita akan siap memasuki masa depan dengan kompetisi yang sengit,” tulis Jokowi.

Oleh karena itu, ujarnya, peran para guru penting sebagai tumpuan untuk mempersiapkan anak-anak bangsa menghadapi tantangan. “Para guru menjadi tumpuan kita untuk mempersiapkan dan menempa anak-anak bangsa menghadapi tantangan dan mewujudkan harapan kita,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti soal kesejahteraan para guru pada peringatan Hari Guru Nasional 25 November tahun ini. Dikatakan, kesejahteraan guru harus menjadi perhatian Negara, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik.

Sayangnya, hingga saat ini kesejahteraan masih menjadi masalah yang belum dituntaskan negara. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berdasarkan survei yang dilakukan NoLimit Indonesia pada 2021, terungkap 42% masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) adalah guru.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan, guru terjerat pinjol tidak hanya karena literasi keuangan yang buruk, tetapi juga kondisi kesejahteraan guru yang belum dipenuhi oleh negara. Menurutnya, sejauh ini soal kesejahteraan guru masih sebatas angan-angan.

Profesi guru di Tanah Air masih belum baik kelas dibandingkan profesi lain, seperti dokter, pilot, advokat, dan akuntan. Profesi guru masih dianggap sebagai ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang meninabobokan sekaligus jauh dari prinsip profesionalitas.

“Mestinya setiap profesi, apalagi guru, mendapatkan penghargaan yang layak baik dari aspek kesejahteraan, perlindungan profesi, dan kompetensi,” kata Satriwan.

Hal senada dikatakan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo. Dia mengingatkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sebab ketika kesejahteraan terpenuhi maka guru akan cenderung mencintai profesinya.

“Ketika mencintai profesinya, maka para guru akan selalu meningkatkan pengetahuannya baik keterampilan berpikir maupun keterampilan bersikap dalam rangka menumbuhkan pedagogi kepada peserta didik,” kata Heru.

Ketika kesejahteraan belum memadai, ujarnya, maka para guru akan sulit untuk meningkatkan keterampilan pedagogik. Heru menuturkan, keterampilan pedagogi yang tidak terasah ini tentu sulit bagi guru untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam menumbuhkan kecerdasan berpikir bersikap peserta didik.

 

Read More

Jokowi Pastikan Semua Korban Gempa Cianjur ditangani Secara Maksimal

Kepala Negara Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kepala Negara ingin memastikan bahwa para pasien korban terdampak gempa Cianjur ditangani dengan baik.

“Yang pertama tadi pagi sudah saya sampaikan penyelamatan, evakuasi itu yang pertama. Kemudian saya tadi kesini untuk memastikan perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik,” ujar Kepala Negara dalam keterangannya selepas peninjauan.

Kepala Negara menjelaskan bahwa dari 741 pasien yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur, kini tinggal 24 pasien. Menurutnya, sebagian pasien telah dipulangkan, sebagian lainnya dirujuk ke kota-kota sekitar untuk mendapatkan penanganan lebih baik.

“Sudah sebagian dipulangkan, sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat. Ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa saya melihat penanganan disini baik, yang berat dirujuk itu juga baik, kemudian yang sudah sembuh sudah diperbolehkan pulang,” ungkapnya.

Kepala Negara tiba di RSUD Sayang Cianjur langsung menuju tenda perawatan di halaman RSUD. Selain menyapa, Kepala Negara juga menyerahkan langsung santunan bagi para pasien korban terdampak gempa magnitudo 5,6 Cianjur.

 

Read More

Jokowi Terus Majukan Masyarakat Papua Lewat Olah Raga

Papua kini telah memiliki fasilitas yang megah dan lengkap untuk menunjang minat, bakat serta kreativitas anak-anak muda di Tanah Papua. Gelanggang kreativitas bagi generasi muda di Bumi Cendrawasih itu diberi nama Papua Youth Creative Hub (PYCH).

Kami memandang hal itu merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa karena fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh anak muda untuk mengembangkan diri dan menjadi motor pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) di Papua.

Kehadiran gedung yang dibangun Pusat itu, membantu generasi muda Papua dalam membuat karya-karya berkualitas dan melakukan segala hal untuk kemanfaatan masyarakat Tanah Papua.

Sebagaimana diketahui, gedung itu juga nantinya akan digunakan dan dimanfaatkan oleh Papua Muda Inspiratif (PMI) dalam menjalankan program kerjanya untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

Untuk itu, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi yang menaruh perhatian serius dalam pembangunan SDM Papua melalui kepercayaan yang diberikan kepada Papua Muda Inspiratif ini.

Hadirnya fasilitas PYCH juga patut disyukuri sebagai bentuk kepedulian Jokowi bagi masa depan bangsa, khususnya dalam hal ini, Papua menjadi daerah yang maju dengan diimbangi masyarakatnya yang akan hidup lebih sejahtera.

Apalagi di gedung itu terdapat ruangan untuk produk UMKM, ruang pelatihan, ruang rapat, ruang serbaguna, ruangan yang bisa digunakan untuk co-working space, ruang pembelajaran teknologi hingga perpustakaan.

Menariknya lagi, PYCH dilengkapi dua gedung asrama yang terdiri dari 24 kamar berkapasitas dua orang dengan fasilitas tempat tidur lengkap denga lemari dan kamar mandi dalam. Jadi, total dari dua gedung asrama itu terdiri dari 48 kamar dengan bisa dihuni 96 orang.

Gedung yang mengadopsi konsep green building yang memanfaatkan energi alam seperti pencahayaan dan angin itu dilengkapi juga dengan sistem alarm kebakaran yang terpusat di ruang kontrol, tersambung dengan semua pengeras suara yang ada di dalam maupun luar gedung.

Selain didalam gedung dengan fasilitas yang sangat memanjakan karena kelengkapannya, ternyata disamping gedung utama ada lapangan futsal maupun basket.

Dengan disediakan PYCH, kami dari kalangan milenial merasakan bahagia yang sangat dalam, sebagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Semoga teman-teman bisa menggunakan fasilitas PYCH dengan maksimal, sehingga kita bisa berjaya bersama di masa depan.

 

Read More

Jokowi Siap Ajukan Banding Terkait Keputusan WTO

Indonesia tak tinggal diam menerima nasib kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak awal 2020.

Atas kekalahan itu, Jokowi melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sudah menyusun strategi untuk melawan balik Uni Eropa di WTO melalui banding.

 "Lets see, kita berusaha (banding) dan berdoa. Only God knows (menang atau kalah)," terang Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Djatmiko Bris Witjaksono

Keputusan kepala negara yang akan banding juga dinyatakan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Ia bilang, keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).

"Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Indonesia akan melakukan banding," ungkap Arifin.

Asal tahu saja, hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Menteri Arifin menyampaikan, final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Potensi kekalahan ini sebelumnya sudah diprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan kalah akan gugatan WTO tersebut, namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri.

"Kelihatannya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi. Jadi kenapa takut? kalah tidak apa-apa syukur bisa menang," terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia.

 

Read More

Jokowi Intruksikan Segera Perbaiki Infrastruktur Rusak di Cianjur Saat Situasi Sudah Aman

Di sela-sela kunjungannya ke wilayah terdampak gempa di Cianjur, Jokowi menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di lokasi pengungsian korban gempa yang berada di Taman Prawatasari, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Ridwan Kamil, Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Kunto Arief Wibowo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Suntana, dan Herman Suherman.

Pada rapat itu, Jokowi menginstruksikan agar infrastruktur, fasilitas umum, dan rumah warga yang terdampak gempa segera diperbaiki. Namun, Jokowi mengingatkan agar upaya perbaikan tersebut sebaiknya dilakukan setelah keadaan aman dan tenang. "Kemudian, kalau sudah tenang, reda, langsung dimulai saja (perbaikan infrastruktur)," ujar Jokowi

Selain itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera membuka daerah terisolasi. "Dahulukan (yang terisolasi), kalau perlu pakai heli, pakai heli. Kalau tidak bisa pakai darat, pakai heli," ujar Jokowi. "Ada beberapa daerah yang masih terisolasi, kami berusaha buka," jawab Kepala BNPB Suharyanto.

Sementara itu, berkaitan dengan pasien di rumah sakit, Jokowi meminta agar dibangun juga tenda perawatan darurat supaya bisa menampung para korban. "Kalau untuk darurat, tendanya ditambah saja," ujar Jokowi.

Menjawab instruksi tersebut, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya dan TNI Angkatan Darat sudah mendirikan rumah sakit darurat di halaman. "Kita bikin rumah sakit darurat Pak, Angkatan Darat, di halaman pendopo. Masih banyak yang khawatir dirawat di gedung," kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pernyataan duka cita dan belasungkawa atas musibah gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin (21/11/2022). Hal itu disampaikannya saat menyampaikan keterangan pers usai meninjau lokasi terdampak gempa di Cugenang, Cianjur pada Selasa siang. "Atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat," ujar Jokowi

Jokowi mengatakan, ia sudah memerintahkan kepada Menteri PMK Muhadjir Effendy, BNPB, Basarnas dan Kementerian PUPR beserta seluruh jajarannya untuk membantu penanganan gempa di Cianjur. Terutama, katanya, menyangkut pembukaan akses jalan yang terkena longsor. "Kemudian yang kedua, untuk korban-korban yang masih tertimbun, saya juga telah perintahkan agar itu didahulukan evakuasinya, penyelamatan didahulukan," ujar Jokowi. "Dan yang ketiga utk nantinya rumah-rumah yang rusak berat yang rusak ringan, yang rusak sedang pemerintah akan memberikan bantuan," katanya lagi.

 

Read More

Jokowi dan Ma'ruf Amin Diskusi Soal Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua

Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin berdiskusi mengenai akselerasi pembangunan kesejahteraan di Papua dan sejumlah isu lainnya. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit di Pangkalan Udara TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini merupakan pertemuan pertama kedua pemimpin setelah perhelatan kenegaraan KTT G20 di Bali serta penugasan Wapres untuk menghadiri KTT mengenai perubahan iklim COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir dan agenda kenegaraan lainnya.

“Wapres melaporkan mengenai rencana akan berkunjung ke Papua selama seminggu dalam rangka meninjau daerah otonomi baru di Papua,” ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi,

Sebelumnya, pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga undang-undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian, pada Kamis (17/11/2022), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.

Pembentukan DOB di Papua ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua (OAP).

“Jadi wapres sebagai penanggungjawab urusan Papua melapor kepada Jokowi apa saja yang akan dilakukan oleh Wapres ketika akan berkunjung ke Papua, termasuk juga akan membawa sejumlah Menteri,” ujar Masduki.

Dalam kesempatan itu, kata Masduki, Wapres juga menyampaikan aspirasi mahasiswa Indonesia di Mesir terkait penambahan asrama mahasiswa. Dalam kunjungannya ke Mesir beberapa waktu lalu, Wapres menerima aspirasi tersebut saat berdialog dengan sejumlah perwakilan mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan studi di negara itu. Wapres pun berjanji akan menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Jokowi.

“Wapres menyanggupi ketika dialog dengan para mahasiswa itu untuk disampaikan kepada Bapak Jokowi. Bahkan nanti kalau disetujui pembangunan asrama itu akan diberi nama asrama Bapak Jokowi,” kata Masduki.

 

Read More

Indonesia Berada di Fase Puncak Terbaiknya

Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada di puncak kepemimpinan global setelah menyelesaikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali kemarin dan memegang keketuaan ASEAN tahun depan. Posisi saat ini, kata Jokowi, merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang harus dijaga.

“Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) XVII yang digelar di Hotel Alila, Kota Surakarta.

Jokowi menjelaskan, kondisi perekonomian Indonesia yang baik jika dibandingkan dengan negara-negara G20 lain menjadi salah satu indikator kepercayaan dunia global terhadap Indonesia meningkat. Seperti saat penyelenggaraan KTT G20 kemarin, ekonomi Indonesia di kuartal III tahun 2022 berada di angka 5,72 persen dan angka inflasi masih dalam posisi yang dapat dikendalikan.

“Hal seperti ini yang menumbuhkan kepercayaan, trust global terhadap kita. Kalau sudah muncul trust, muncul kepercayaan, apa yang akan terjadi. Sama seperti kalau kita pengusaha, punya perusahaan, punya produk, kalau dipercaya jual barangnya itu mudah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa pada kuartal III, indikator perekonomian lain seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan nilai ekspor masih terus mengalami pertumbuhan yang baik. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh peserta Munas HIPMI yang hadir untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai-nilai perekonomian Indonesia.

“Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan inflasi maupun growth, pertumbuhan ekonomi harus kita jaga, terus kita tingkatkan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan kepada semua pihak untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan di tengah posisi dunia global yang sulit diprediksi. Menurut Presiden, kesalahan dalam mengambil kebijakan dapat berdampak besar terhadap sejumlah sektor kehidupan masyarakat.

“Saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini. Jangan keliru, jangan salah. Utamanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” kata Jokowi.

 

Read More

Jokowi Kunjungi Langsung Korban Gempa Cianjur

Korban bencana gempa berkekuatan 5,6 Magnitudo di posko pengungsian Taman Prawatasari Joglo Kabupaten Cianjur kaget dengan kedatangan Joko Widodo.

Jokowi menyampaikan belasungkawa atas bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. "Pertama-tama atas nama pribadi, negara, saya ingin menyampaikan duka cita mendalam, belasungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat," ujar Jokowi, saat meninjau lokasi bencana di Cianjur.

Jokowi mengatakan, dia telah memerintahkan jajarannya, yaitu Kemenko PMK, BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, TNI dan Polri untuk membantu para korban, khususnya membuka akses yang terkena longsor.

Jokowi mengatakan, pihaknya akan mendahulukan untuk penyelamatan warga yang masih tertimbun longsor.

"Untuk korban-korban yang masih tertimbun, saya perintahkan itu didahulukan, evakuasi, penyelamatan, itu didahulukan," ujar Jokowi.

Pantauan di lokasi, Jokowi didampingi Ridwan Kamil dan H Herman Suherman mengunjungi tempat pengungsian.

Sesampainya di lokasi, Jokowi mendatangi tenda pengungsi untuk berbincang-bincang menanyakan keadaan. Lalu membagikan makanan dan paket sembako kepada korban gempa.

Jokowi juga menyampaikan bahwa korban yang rumahnya mengalami kerusakan, baik berat, sedang, dan ringan akan mendapat bantuan. Untuk rumah rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

Kepala Negara juga memastikan bahwa nantinya rumah-rumah korban gempa yang akan dibangun ulang akan mengikuti standar bangunan yang tahan gempa.

Usai berbincang dengan pengungsi dan membagikan sembako, Jokowi tampak memasuki tenda diikuti Ridwan Kamil, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, juga Bupati Cianjur Herman Suherman untuk membahas evakuasi dan penanganan gempa secara menyeluruh.

 

Read More