Jokowi Penuhi Janji! Jokowi Berhasil Turunkan Harga BBM sebesar Rp 1.100/Liter, Harga Tersebut Respon dari turunya harga minyak mentah dunia yang berada di US$76,52 per barel pada Januari 2023

 

Presiden Joko Widodo mengintruksikan kepada tiga menterinya yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk segera melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Kebijakan tersebut diambil mengingat harga minyak dunia yang menurun.

Mewakili pemerintah, Erick Thohir mengatakan bahwa sesuai arahan Jokowi, penyesuaian harga jual BBM non subsidi bakal mulai dilaksanakan hari ini. Hal tersebut sudah didiskusikan dengan beberapa kementerian terkait di bawah komando Presiden Jokowi.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi dan rapat tiga menteri, yaitu Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menesdm Arifin Tasrif dan Menteri BUMN. Alhamdulillah hari ini pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi. Berlaku mulai jam 14.00 nanti,” ujar Erick Thohir

Terdapat empat jenis BBM yang akan dilakukan penurunan harga. Keempat BBM tersebut adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX.

Berdasarkan data dari pemerintah, Pertamax disesuaikan menjadi Rp 12.800 per-liter atau turun Rp1.100 dari sebelumnya Rp13.900. Kemudian, Pertamax Turbo turun dari Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.180 per-liter, atau turun Rp1.020.

Sementara itu, Dexlite harganya menjadi Rp 16.150 per-liter atau turun dari sebelumnya Rp 18.300 per-liter. Sedangkan Pertamina Dex turun menjadi Rp 16.750 per-liter dari sebelumnya Rp18.800 per-liter.

Sementara Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi kepada masyarakat terkait jenis BBM tertentu. Seperti Pertalite dan Solar.

Erick Thohir menjelaskan penurunan harga BBM non-subsidi ini mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

“Sementara kami berkomitmen tetap memberikan subsidi bagi masyarakat untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP),” pungkasnya.

Berikut ini perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada bulan Desember 2022 dibandingkan November 2022: - Dated Brent turun sebesar US$10,55 per barel dari US$91,67 per barel menjadi US$81,12 per barel. - WTI (Nymex) turun sebesar US$7,87 per barel dari US$84,39 per barel menjadi US$76,52 per barel.

 

Read More

Progresif! Demi Rawat Keberagaman Budaya di Nusantara Jokowi Teken Perpres Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan

 

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meneken Perpres Nomor 114 Tahun 2022 terkait Strategi Kebudayaan. Langkah Jokowi tersebut dinilai sebagai bukti keseriusannya dalam merawat keberagaman budaya di Nusantara.

Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Faisal Amri mengapresiasi dikeluarkannya perpres terkait strategi kebudayaan. Dengan aturan tersebut, proses merawat serta menjaga kebudayaan di Tanah Air akan lebih terstruktur.

“Apalagi sekarang muncul Perpres terkait strategi kebudayaan. Itu menambah keseriusan lagi dari Pak Jokowi dalam menjaga dan merawat keberagaman budaya Nusantara,” ujar Faisal

Selain perpres, Faisal juga memuji keberpihakan Jokowi pada kebudayaan Nusantara melalui realisasi UU No 5 Tahun 2017 terkait pemajuan kebudayaan. Melalui UU tersebut, eksistensi kebudayaan Nusantara diyakini akan tetap terjaga.

“Saya melihat semenjak munculnya UU No 5 Tahun 2017 itu sudah membuktikan bahwa Pemerintahan Jokowi serius untuk memperkenalkan budaya, mempertahankan dan mengembangkan budaya di tengah peradaban dunia,” kata Faisal.

Terakhir, Faisal mengaku takjub dengan komitmen Jokowi menjaga kebudayaan Nusantara dengan kerasnya ia mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah.

Bahkan, kata Faisal, pada agenda-agenda kenegaraan, Jokowi tak sungkan untuk mengenakan pakaian adat tersebut.

“Pak Presiden dari awal terbang ke mana-mana misalnya ada acara resmi, agenda penting negara-negara, beliau pakai baju adat. Itu membuktikan Pak Jokowi selaku kepala negara ingin budaya kita berjalan terus nggak mati. Sehingga anak-anak muda ini yang dinamis bisa memajukan kebudayaan,” katanya.

 

Read More

Positif! Jokowi Percaya Perkembangan Penjualan IHSG pada tahun 2023 masih bisa meningkat karena efek positif dari dicabutnya PPKM pada akhir 2022, pada tahun 2022 saja IHSG mampu tumbuh berada di posisi 6.858,62 Point atau tumbuh 4,09% Year to Date

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan kinerja Pasar Modal Indonesia semakin baik dan dapat terus mendukung perekonomian nasional dan melewati rintangan serta menjawab berbagai tantangan di 2023. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

“Akhir tahun 2022, PPKM telah dicabut. Ini bukan untuk gagah-gagahan tetapi karena memang sudah ada kajian selama 10 bulan terakhir yang menunjukkan kita telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan harapan dicabutnya PPKM ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih baik dari 2022,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Jokowi berharap pelaku pasar modal dapat terus menjaga semangat dan optimisme untuk menapaki 2023 serta terus mengawal pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Indonesia yang dicerminkan dari kinerja pasar modal jauh lebih baik dibanding negara-negara di Eropa dan Asia.

Per 30 Desember 2022, IHSG telah berada di posisi 6.850,62 poin atau berhasil tumbuh sebesar 4,09 persen secara year-to-date. Seiring dengan pertumbuhan IHSG tersebut, kapitalisasi pasar juga tumbuh sebesar 15,06 persen secara year-to-date yaitu sebesar Rp 9.499 triliun atau 50 persen dari PDB Indonesia tahun 2022.

Selain itu, peningkatan kinerja IHSG juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia menjadi 10,30 juta SID atau meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Jumlah investor ritel ini didominasi oleh investor domestik sebesar 55 persen dan didominasi investor berusia di bawah 30 tahun sebesar 58,74 persen.

Di 2022 IHSG pernah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 7.318,01 poin, tepatnya pada tanggal 13 September 2022. Demikian halnya dengan kapitalisasi pasar yang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pada tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp 9.600 triliun.

Ia pun mengatakan bahwa prioritas dalam pasar modal Indonesia ke depan yaitu peningkatan integritas, akuntabilitas dan kredibilitas. Menurutnya, dengan kondisi yang positif ini diperkirakan peningkatan investasi di pasar modal Indonesia akan terus membaik di 2023.

“Maka, tidak ada istilah wait and see bagi investasi indonesia. It’s all about investment, investment, investment. Kita harus menguatkan itu dan kita dorong momentumnya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap, hadirnya Presiden Jokowi pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia dapat menyuntik semangat dan motivasi kepada pelaku pasar, self-regulatory organizations, dan seluruh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka membangun integritas dan kredibilitas investor.

“Tahun 2023 merupakan tahun ujian bagi seluruh pihak baik di sektor keuangan maupun sektor lainnya. Pemerintah serta otoritas sektor keuangan akan menghadapi ujian berupa pengendalian inflasi, pencegahan resesi, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta meningkatkan sumber pembiayaan jangka panjang yang perlu ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani.

 

Read More

Jokowi mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penanganan kasus stunting, Lewat Program SPBE bisa memantau perkembangan penanganan Stunting di seluruh Indonesia

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai langkah Presiden Jokowi mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penanganan kasus stunting sudah tepat. Namun, Saleh mengingatkan soal koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar mendapatkan data akurat.

"Penggunaan elektronik itu saya kira akan lumayan baik, jika itu terkoordinasi dengan menggunakan teknologi elektronik. Kenapa karena penghitungan data kita ini sebetulnya selalu masih saja kadang-kadang tidak akurat. Nah karena itu dengan penggunaan teknologi kita bisa langsung mendapatkan gambaran peta cakupan di seluruh Indonesia," ujar Saleh

"Katakanlah misalnya kabupaten Sumedang jumlah yang terpapar stunting tahun 2020 adalah sekian, nanti kan data ini kita pantau mungkin tahun 2021 sekian, tahun 2022 sekian dan dari situ kita akan kelihatan tingkat peningkatannya, penurunannya kemudian kelemahan kekurangan dan kemudian juga akan kelihatan," sambung dia.

Keuntungan lain penggunaan SPBE tersebut, kata Saleh, pemerintah bisa memetakan daerah rawan stunting dalam kondisi terkini. Dia mengusulkan ruang kontrol SPBE tersebut dipegang pemerintah pusat.

"Jadi semacam war room-nya itu mesti ada di Jakarta ini. Jadi nanti kabupaten/kota itu memberikan laporan perkembangan situasi yang ada dan termasuk langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan dilaporkan kepada war room itu," jelasnya.

Nantinya, Pemerintah daerah bisa melaporkan perkembangan kasus stunting di daerahnya secara cepat. Misalkan di salah satu kabupaten/kota terjadi kasus stunting bisa langsung terpantau di Jakarta dan langsung dilakukan penanganan.

"Nanti kalau ada yang agak berat untuk ditangani, tentu pemerintah pusat harus melakukan konsentrasi kegiatan di daerah-daerah yang mengalami peningkatannya tetap tinggi sudah dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun bertahan masih juga tetap tinggi, Nah itu tentu akan diberikan kegiatan dan di situlah nanti pemerintah bisa untuk mengambil peran dari Jakarta untuk menangani itu," tambah Saleh.

Politikus PAN ini melanjutkan, dengan adanya sistem elektronik seperti itu, laporan yang diterima bisa langsung update setiap hari. Bahkan, Presiden sebagai kepala negara bisa langsung memantau perkembangan itu.

"Nah karena itu poinnya, saya mengharapkan partisipasi seluruh pemerintah daerah, jangan lagi ada pemerintah daerah yang katakanlah tidak merasa ikut bertanggung jawab kegiatan ini. Semuanya harus ikut mendorong untuk meneruskan program ini tentu ya bisa dikontribusikan dalam konteks melahirkan sebuah sistem elektronik yang baik, itu tentu semuanya harus terlibat. Saya yakin pemerintah daerah bisa ikut berpartisipasi," tutupnya.

Lebih lanjut, dia menilai, program pengentasan stunting menjadi salah program prioritas Jokowi. Sehingga, wajar bila Presiden menaruh atensi lebih terhadap kasus stunting.

"Memang salah satu program unggulannya Jokowi itu adalah stunting itu terutama pada periode kedua masa jabatannya Jokowi," kata Saleh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penanganan kasus stunting. Jokowi ingin semua daerah menggunakan teknologi digital tersebut.

"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai ratas bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Melalui Budi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting. Untuk itu, Jokowi mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.

"Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," tutur Budi.

 

Read More

Kesuksesan Jokowi dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Tidak Ada Tandingannya Setelah Era Reformasi

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sukses merealisasikan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lewat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok daerah.

Akademisi Universitas Hasanudin (Unhas) Kota Makassar, Sawedi Muhammad mengatakan, pembangunan infrastruktur yang merata adalah fondasi dalam menciptakan lapangan kerja. Sebab hadirnya infrastruktur yang memadai dapat memantik para investor menanamkan modal di suatu daerah.

“Kita optimis infrastruktur-infrastruktur yang dibangun Pemerintah (Jokowi) saat ini bisa berdampak positif. Misalnya dengan terserapnya ribuan lapangan kerja, kemudian jual beli barang logistik semakin lancar,” ujar Sawedi

Dia menilai Presiden Jokowi begitu fokus membangun infrastruktur di seluruh daerah. Dia lantas mencontohkan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Jokowi dinilai sukses merealisasikan pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi.

“Infrastruktur kereta di Sulsel yang dibangun pemerintah sangat efektif, karena di satu sisi itu akan mengurangi konsumsi fosil oil, kemudian di sisi lain ongkos transportasi baik logistik maupun penumpang itu akan lebih murah dan efisien,” katanya.

Bagi Sawedi, pemerataan infrastruktur yang terus digalakkan di era Presiden Jokowi ini membawa multiplier effect atau efek berganda positif yang sangat besar. Di samping membuka ribuan lapangan kerja, beberapa di antaranya adalah mengurangi angka kemiskinan dan menekan kesenjangan.

“Kita akui pemerataan infrastruktur bisa memiliki multiplier effect positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Kita apresiasi kinerja pemerintah,” katanya memungkasi.

Sejak Presiden Jokowi memimpin pada 2014 lalu, pembangunan infrastruktur terus dikebut di berbagai daerah. Fasilitas lengkap seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan pembangunan-pembangunan lain mendorong kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja di berbagai daerah.

 

Read More

Konsisten! Jokowi terus dorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia, 20% dari APBN digunakan untuk subsidi pendidikan

 

Upaya pemerataan terus digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya pembangunan infrastruktur, pemerataan juga dilakukan di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa.

Akademisi Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM), Seia Piantara mengapresiasi komitmen Jokowi mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Berkat komitmen tersebut, ketimpangan pendidikan antar daerah dapat diatasi.

“Kita melihat ada upaya pemerintah (Jokowi) melakukan pemerataan kualitas pendidikan yang baik antara satu kota dengan kota lainnya,” ujar Seia

Keseriusan Jokowi menghadirkan pemerataan ini tampak pada realisasi anggaran pendidikan di tahun 2022 yang mencapai Rp 608,3 triliun. Besarnya anggaran tersebut membuktikan bahwa pemerintah sangat serius mendorong perbaikan mutu pendidikan di Tanah Air.

“Sudah bagus dengan adanya anggaran (pendidikan) era Pak Jokowi ini. Meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah-daerah,” ucap Seia.

Dia optimistis, melalui mutu pendidikan yang baik akan melahirkan SDM unggul dan berdaya saing global.

“Saya rasa upaya Pak Jokowi dalam memprioritaskan SDM bangsa sangat luar biasa. Kami sebagai tenaga pendidik sangat mendukung,” kata Seia memungkasi.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN ini ditujukan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR-RI, Jakarta

Dia merinci, sebesar Rp 233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan. Sementara itu Rp 305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.

“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.

Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp 69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.

Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD.

 

Read More

Kunci Pertumbuhan Ekonomi, P.S Brodjonegoro menyarankan kepada Jokowi agar melakukan foreign direct investasi (FDI) pada 2023 demi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%

 

Menteri Keuangan tahun 2014-2016 Bambang P.S Brodjonegoro memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun depan bisa tumbuh sedikit di bawah 5%.

Namun, dia menilai pertumbuhan tersebut masih bisa digenjot. Salah satunya adalah dengan mengupayakan agar investasi bisa tumbuh sebesar 6%.

"Pertumbuhan ekonomi kita 5% atau sedikit di bawah 5%. Tetapi apabila ada upaya pemerintah di sisi investasi dalam artian mendorong investasi tumbuh 6% atau bahkan 7%. Barangkali itu bisa sedikit mengangkat pertumbuhan ekonomi agar bisa tetap di atas 5%," kata Bambang dalam program Profit, CNBC Indonesia TV

Menurutnya, upaya mendatangkan investasi, dalam hal ini foreign direct investasi (FDI) adalah kunci utama. Langkah ini, kata Bambang, harus dilakukan jika pertumbuhan Indonesia hanya mengikuti tren konsumsi rumah tangga, maka 5% itu menjadi batas maksimal.

Tetapi, jika masih ada upaya mendorong investasi di tengah rezim tingkat suku bunga tinggi, Indonesia setidaknya memiliki kemungkinan tumbuh di atas 5%.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5% pada tahun depan, meski sejumlah lembaga memperkirakan ekonomi domestik hanya tumbuh di kisaran 4%

"Saya melihat ingin agar optimisme kembali di 2023, karena di tahun 2022 juga bukan tahun yang tidak mudah, sebelumnya juga jauh dari kemudahan sehingga kita harapkan di tahun 2023 ada optimisme karena PPKM sudah dicabut," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 5,1-5,3% dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo lebih pesimis di kisaran 4,7-5,5%.

 

Read More

Positif! Jokowi banga dengan perkembangan positif IHSG pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 4,1% di tengah gejolak ekonomi global

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023, di Gedung BEI, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu tumbuh positif di tengah penurunan yang dialami oleh bursa di negara lain.

“Kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1 persen dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global.

“Market cap (kapitalisasi pasar) juga tumbuh 15 persen sampai di angka Rp9.499 triliun. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022,” ujarnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan kegembiraannya, karena 55 persen investor di bursa saat ini adalah generasi muda di bawah 30 tahun dan 70 persen di bawah 40 tahun.

“Artinya, prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menyebutkan, tahun 2023 adalah tahun ujian bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, meskipun optimistis Presiden juga menekankan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada.

“Kita semuanya harus optimistis bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan bisa mengarungi 2023, tahun ujian, dengan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Presiden pun mengaku optimistis pertumbuhan Indonesia di tahun 2023 dapat mencatatkan angka di atas lima persen.

“Kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas 5 persen tapi kita harap di tahun 2023 juga masih di atas 5 persen.,” ujarnya.

Presiden pun berharap pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan pada akhir tahun 2023 mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pencabutan PPKM tersebut, imbuhnya diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah selama 10 bulan terakhir dan dengan memperhatikan capaian indikator pengendalian COVID-19.

“Angka BOR, positivity rate kita semuanya, di bawah, angka kematian, semuanya di bawah standar WHO. Sehingga, kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut. Dan, ini semoga bisa nanti mendorong, men-trigger ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022,” pungkasnya.

Selanjutnya, tepat pukul 09.00 WIB, Presiden Joko Widodo menekan layar sentuh dan menandatangani sertifikat sebagai tanda peresmian pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023. Turut mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, serta Direktur Utama BEI Iman Rachman.

Read More

Optimis! Jokowi Optimis setelah dicabutnya PPKM aktivitas kegiatan perdagangan di seluruh pasar bisa lebih bergeliat dan meningkat dibanding tahun 2022

 

Usai membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kegiatan dengan meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Presiden yang didampingi oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, langsung berkeliling di Blok A Tanah Abang yang berlokasi di Jalan K.H. Mas Mansyur. Presiden tampak mendatangi sejumlah toko, seperti toko pakaian muslim dan hijab, serta berbincang dengan para pedagang. Kehadiran Presiden juga disambut antusias oleh para pengunjung pasar.

“Saya ingin melihat sektor riil bergerak seperti apa, karena ini adalah pasar bagi produksi-produksi yang ada di daerah-daerah. Kalau di sini turun, di sini berhenti, artinya produksinya juga berhenti, juga turun,” ujar Presiden usai melakukan peninjauan.

Seiring dengan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Presiden pun optimistis aktivitas masyarakat, termasuk di pasar, akan semakin menggeliat.

“Tidak hanya Pasar Tanah Abang saja, tapi juga Pasar 16 Ilir di Palembang, Pasar Terong di Makassar, Pasar Beringharjo di Jogja, Pasar Turi di Surabaya, Pasar Johar di Semarang, Pasar Baru di Bandung, Pasar Gedebage di Bandung, semuanya kita harapkan muncul optimisme karena PPKM sudah dicabut,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para pedagang Pasar Tanah Abang yang juga telah mulai masuk ke ekosistem digital dengan berjualan secara daring.

“Artinya, mereka masuk ke marketplace, masuk ke pasar-pasar online, dan itu bagus, dua-duanya dijalankan. Saya kira ini sebuah lompatan, masuk ke digital system, digital market, dan kita harapkan semakin mempermudah bertemunya antara produsen dengan konsumen, penjual dengan pembeli,” ujarnya.

Kepala Negara pun menyampaikan harapan agar omset para pedagang pasar dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Tadi saya bertanya ke beberapa pedagang, [pedagang] juga menyampaikan tahun 2022 kemarin omzetnya jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari tahun 2022,” ujarnya.

Setelah melewati serangkaian gejolak perekonomian di tahun 2022, Presiden berharap perekonomian Indonesia di tahun 2023 dapat terus tumbuh positif.

“Kalau kita bisa melewati turbulensi kemarin di 2022, kita harapkan nanti, ini tahun 2023 ini, tahun ujian, kalau bisa melewati, insyaallah di tahun 2024 akan lebih mudah bagi pertumbuhan ekonomi kita,” pungkasnya.

 

Read More

Terus Maju! Jokowi Dorong untuk melakukan pengembangan sistem elektronik guna penanganan stunting di Indonesia

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta jajaran terkait di bawah koordinasi Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendorong penerapan SPBE guna mendukung percepatan penanganan stunting di daerah dengan prevalensi yang tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Direktur Utama (Dirut) Telkomsel Hendri Mulya Syam, usai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta.

“Khusus untuk stunting beliau menyarankan agar ditentukan, di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih bisa 20, 30, atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniknya) dan juga stunting yang tinggi agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” ujar Menteri

Menkes mengungkapkan, di dalam ratas Presiden memberikan kesempatan kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk memaparkan mengenai keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang dengan memanfaatkan SPBE sebagai basis data. Sumedang juga termasuk salah satu kabupaten yang memiliki nilai penerapan SPBE yang tinggi.

“Pak Bupati selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program-program pemerintah, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin itu jadi jauh lebih baik,” kata Menkes.

Secara khusus, ungkap Menkes, Kepala Negara juga meminta Bupati Sumedang untuk membagi pengalaman dengan para kepala daerah lainnya mengenai penggunaan SPBE dalam mendukung percepatan penanganan stunting.

“Membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang memang stunting-nya masih tinggi tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” ujarnya.

Menkes menambahkan, sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung program percepatan penanganan stunting di Sumedang ini juga mendapatkan dukungan dari badan usaha milik negara (BUMN) Telkomsel, yang terintegrasi mulai dari posyandu, puskesmas, dinas kesehatan, hingga ke badan perencanaan pembangunan daerah.

“Integrasi ekosistem ini yang ter orkestrasi oleh Pak Bupati inilah yang mau kita replikasi. dan beliau Pak Dirut [Telkomsel] sudah setuju, bersedia untuk menyumbangkan aplikasinya di awal tahun baru 2023 untuk kabupaten/kota lain yang membutuhkannya,” kata Menkes.

Tak hanya untuk penanganan stunting, ujar Menkes, Presiden juga mendorong penggunaan aplikasi SPBE di setiap program pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PANRB).

“Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPANRB,” tandasnya.

Sementara itu, Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam mengungkapkan untuk mendukung program penanganan stunting yang dilakukan pemerintah pihaknya telah membangun platform yang diberi nama Simpati. Hendri menegaskan, sistem purwarupa yang telah dimanfaatkan di Sumedang ini dapat dikembangkan ke kabupaten/kota lainnya.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan terus dan tentunya Telkomsel bagian daripada BUMN untuk terus mendukung program kerja sama baik dengan pemerintah kabupaten atau kota yang bisa membuat impact bagi kesejahteraan maupun salah satunya dalam hal ini pengentasan stunting,” kata Hendri.

 

Read More