Ali Mochtar Ngabalin Tenaga Ahli KSP Menilai Pemilihan Kepala Otorita IKN Yang Dilakukan Presiden Jokowi Karena Penduduknya Belum Ada

 

Yogyakarta – Seiring dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), muncul kritik yang menuduh bahwa pemilihan Kepala Otorita IKN oleh Presiden Jokowi tidak dilakukan secara demokratis. Menanggapi kritik ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan sepenuhnya salah.

Ngabalin menjelaskan bahwa IKN saat ini masih dalam proses pembangunan awal, dan penduduk di wilayah tersebut belum ada. Oleh karena itu, sesuai dengan regulasi yang berlaku, pembentukan Otorita IKN berada langsung dibawah kendali Presiden. "Dalam situasi di mana IKN masih dalam tahap pembangunan, belum ada penduduk yang menetap, wajar jika Presiden langsung memegang kendali untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana," ujar Ngabalin.

Lebih lanjut, Ngabalin menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi besar yang telah ditetapkan. Dengan Presiden Jokowi memimpin langsung pemilihan Kepala Otorita IKN, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.

Opini negatif yang menyebutkan bahwa pemilihan ini tidak demokratis hanya berusaha untuk menggiring opini publik tanpa memahami konteks sebenarnya. Ngabalin menambahkan bahwa proses ini sepenuhnya sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan kebutuhan khusus dalam fase awal pembangunan IKN.

"Dalam kondisi seperti ini, diperlukan kepemimpinan yang tegas dan terarah untuk memastikan proyek besar seperti IKN bisa terlaksana dengan baik. Kritik yang menyebut pemilihan Kepala Otorita IKN tidak demokratis adalah keliru dan tidak memperhatikan situasi yang ada," tegas Ngabalin.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam membangun IKN. Dukungan penuh dari publik sangat diperlukan agar proyek ini dapat terealisasi sesuai dengan harapan, membawa manfaat besar bagi Indonesia di masa depan, dan menjaga stabilitas nasional.